Analisis Trade-Off Sebagai Alat Analisis Kebijakan Publik
Oleh: Kismartini
Abstrak
Analisis Trade-off menawarkan bantuan untuk mendapatkan sebuah kebijakan publik yang akomodatif melalui proses analisis kebijakan publik yang melibatkan banyak ragam stakeholders dengan banyak kepentingan Sehingga dalam pengelolaan berbagai kepentingan ini harus dilakukan secara bijak dan tidak ada yang dimenangkan atau dikalahkan (win-win solution). Metode ini sangat signifikan manfaatnya
dalam kebijakan yang menyangkut pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan serta kebijakan lain yang menyangkut kepentingan publik.
Dalam pelaksanaan analisis trade-off akan diawali dengan dengan
analisis stakeholders. Analisis stakeholders yang diusulkan oleh Brown et
al. (2001) adalah sistem pengumpulan informasi dari individu atau
sekelompok orang yang berpengaruh di dalam memutuskan,
mengkelompokkan informasi dan menilai kemungkinan konflik yang terjadi
antara kelompok-kelompok berkepentingan dengan areal dimana akan
dilakukan trade-off. Sedangkan metode pemilihan alternative kebijakan
akan digunakan metode Multikriteria, yakni : suatu set alternatif pilihan
yang yang dinilai berdasarkan suatu kriteria penilaian mencakup aspek
ekologi, ekonomi, social dll, yang masing-masing kriteria terdiri dari sub
kriteria atau variabel penilaian.
Key Word : Trade-Off analysis, Public Policy Analysis..
PENDAHULUAN
Kebijakan Publik pada dasarnya berorientasi pada pemecahan masalah
riil yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu kebijakan publik dapat
dikatakan sebagai ilmu terapan yang berperan sebagai problem solver.
Dalam konteks ini kebijakan publik dan pengambil kebijakan itu harus
memiliki orientasi pada kepentingan publik yang kuat. Islamy (1997)
menyebutnya dengan “semangat kepublikan” (the spirit of publicness).
Sedangkan Putra (2001) menyatakan bahwa kebijakan publik harus
2
bersinggungan erat dengan konsep demokrasi. Tanpa persinggungan ini
bukan tidak mungkin kebijakan publik justru akan meminggirkan
kepentingan publik itu sendiri. Dan menjadi alat bagi kekuasaan yang ada
di sebuah bangsa untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif, manipulatif
untuk kepentingan sedikit orang.
Pada tataran konseptual jelas dimengerti bahwa kebijakan publik harus
memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan masyarakat dan
berorientasi pada pelayanan kepentingan tersebut atau dapat
mengakomodasi kepentingan publik. Namun untuk mencandra apakah
yang dimaksud dengan kepentingan publik ternyata sangat rumit dan
memerlukan kajian yang mendalam. Kepentingan publik yang dimaksud
jelas merupakan proses tarik menarik dari berbagai kepentingan
masyarakat.
Adanya tarik menarik kepentingan dari masing-masing stakeholders, baik
antara masyarakat dengan institusi maupun antara institusi satu dengan
institusi lainnya memerlukan suatu formulasi atau langkah-langkah analisis
kebijakan publik untuk mencapai penyelesaian agar masing-masing
stakeholders dapat terwadahi sesuai dengan kepentingannya.
Trade-off analysis menawarkan bantuan untuk mendapatkan sebuah
kebijakan publik yang akomodatif melalui proses analisis kebijakan publik
dengan melibatkan banyak ragam stakeholders dengan banyak
kepentingan. Dalam pengelolaan berbagai kepentingan ini harus
dilakukan secara bijak dan tidak ada yang dimenangkan atau dikalahkan
(win-win solution). Metode ini sangat signifikan manfaatnya dalam
kebijakan yang menyangkut pemanfaatan sumberdaya alam dan
lingkungan serta kebijakan lain yang menyangkut kepentingan publik.
KONSEP ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
Analisis kebijakan publik adalah kajian ilmu terapan yang mempunyai
tujuan memberikan rekomendasi kepada public policy maker dalam
rangka memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan
terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan
3
publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan,
sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat
kebijakan.
Dalam arti luas, analisis kebijakan adalah satu bentuk penelitian terapan
yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam
mengenai masalah-masalah sosial teknis dan untuk mencari solusi-solusi
yang lebih baik. Karena berusaha menggunakan ilmu modern dan
teknologi modern dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat,
analisis kebijakan mencari langkah-langkah yang mudah diamati,
menyusun informasi dan bukti-bukti serta pengaruh-pengaruh yang
diakibatkan oleh penerapan suatu kebijakan yang dilakukan untuk
membantu para pembuat kebijakan didalam memilih tindakan yang paling
menguntungkan. Operation riset, analisis sistem, sistem biaya dan
manfaat dan analisis efektifitas biaya ada dalam kategori yang sama dan
sering dipakai dalam studi analisis kebijakan. Namun analisis kebijakan
memperhitungkan kesulitan-kesulitan politik dan organisasi yang
berhubungan dengan keputusan publik dan implementasinya.
Analisis Kebijakan publik tidak hanya pengamatan suatu kebijakan
dengan melihat kedalam komponen-komponennya namun juga disain dan
sintesis dari alternatif-alternatif baru. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi
penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan atas isu atau
masalah yang diantisipasi, hingga penelitian evaluasi dari suatu program
keseluruhan.
William N. Dunn (1998) mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik
adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai
macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi
yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan.
Analisis kebijakan bukanlah sebuah keputusan, sebagaimana
dikemukakan oleh Weimer and Vining, 1998-1.: The product of policy
analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy
decision. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau
bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang
4
masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik
berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan
yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan
tujuan kebijakan.
Policy analysis is evaluable, because it can help a decision maker by
providing information through research and analysis, isolating and
clarifying issues, revealing inconsistencies in aims, and effort, generating
new alternative and suggesting ways of translating ideas into feasible and
realizable policies. Its major contribution may be to yeald insight
particularly with regard to the dominance and sensitivity of the parameters.
It is no more than adjunct, although a powerful one, to the judtment ,
intuition, and experience of decision makers. (Quade, 1982-11)
Analisis kebijakan adalah sangat penting karena bisa membantu seorang
pembuat keputusan dengan memberikan informasi yang diperoleh melalui
penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan
mengungkap ketidakcocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatifalternatif
baru dan mengusulkan cara-cara menterjemahkan ide-ide
kedalam kebijakan-kebijakan yang mudah diwujudkan dan direalisasikan.
Kontribusi utamanya barangkali untuk memberikan masukan-masukan
terutama dengan memperhitungkan keutamaan dan kepekaan
parameternya. Analisis ini tidak lebih dari tambahan, meskipun merupakan
hal yang penting dalam rangka penilaian, intuisi dan pengalaman si
pembuat keputusan.
Badjuri dan Yuwono (2002-66) mengemukakan lima argumen tentang arti
penting analisis kebijakan publik, yakni:
1. Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang scientifik,
rasional dan obyektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua
pembuatan kebijakan publik. Ini artinya bahwa kebijakan publik
dibuat berdasarkan pertimbangan ilmiah yang rasional dan obyektif.
2. Analisis kebijakan publik yang baik dan komprehensif
memungkinkan sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam
5
rangka merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu
mewujudkan kesejahteraan umum (public welfare)
3. Analisis kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan
bersifat multidimensional, saling terkait (interdependent) dan
berkorelasi satu dengan lainnya.
4. Analisis kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang
komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini
disebabkan analisis kebijakan juga mencakup dua hal pokok yaitu
hal-hal yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal strategik yang
mungkin akan terjadi ada masa yang akan datang.
5. Analisis kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk
meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode
analisis kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat.
Analisis kebijakan akan sangat membantu menghindari suatu kebijakan
yang hanya memakai pertimbangan sempit semata atau pertimbangan
kekuasaan semata. Sebagaimana diketahui pertimbangan yang scientifik
dan rasional serta obyektif dalam rangka pembuatan kebijakan publik
kadang sulit diperoleh, karena kenyataan menunjukkan bahwa aspek
politicking sangat mewarnai pembuatan kebijakan publik baik di
pemerintah pusat maupun daerah. Dengan analisis kebijakan diharapkan
dapat menghindari keadaan ini, karena analisis kebijakan memberikan
informasi dan argumen yang lebih komprehensif dan dapat diterima
masyarakat.
Kunci sukses dari analisis kebijakan adalah identifikasi masalah dan
tujuan kebijakan, sayangnya ketika klien atau penentu kebijakan
memberikan pekerjaan kepada analis, tujuan dan masalah kebijakan
kadang tidak tegas dikemukakan dan mungkin dikomunikasikan secara
mendua kepada si analis. Bahkan mungkin bagi pembuat kebijakan
tujuan-tujuan itu multi sifatnya dan saling bertentangan.
Tujuan yang berbeda-beda ini harus dicapai, dalam waktu yang berbedabeda,
sebagian secepatnya sementara yang yang lain mungkin
6
didapatkan pada generasi berikutnya. Misalnya pendidikan, tujuan
pendidikan primer dan sekunder. Pendidikan tersebut meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan, meningkatkan kemampuan mental,
meningkatkan karakter masyarakat, meningkatkan struktur sosial, bahkan
mungkin membebaskan orangtua untuk bekerja dengan mengirim anakanak
ke sekolah.
Bagaimana seorang analis mengidentifikasi tujuan? Jelas tidak ada alasan
untuk berasumsi bahwa dia lebih handal untuk memilih tujuan dibanding
orang yang memperkerjakannya. Kendati demikian dia harus menemukan
satu tujuan atau satu set yang terbatas, untuk digunakan dalam
analisisnya.
Alasan fundamental mengapa analisis diperlukan untuk menjelaskan
tujuan dinyatakan oleh Hitch dalam Quade (1982) bahwa tidak mungkin
mendefinisikan tujuan yang memadai tanpa mengetahui banyak tentang
biaya dan kelayakan dalam mencapainya, dan pengetahuan ini ada pada
analis.
Tujuan kadangkala merupakan hasil dari kesempatan yang ditawarkan
oleh alternatif yang baru saja ditemukan atau diketahui, dan bukannya
sumber dari alternatif-alternatif tersebut. Contohnya, sebuah tujuan
mendaratkan manusia ke bulan tidak muncul sebelum teknologi
memungkinkan hal itu dicapai.
Terdapat lima elemen penting yang harus dipertimbangkan secara logis
dalam menangani masalah publik. Analisis kebijakan bekerja didalam lima
elemen tersebut, yakni:
1. Tujuan-tujuan.
Tujuan adalah apa yang diusahakan oleh seorang pengambil kebijakan
untuk mencapai atau memperolehnya dengan menggunakan kebijakankebijakannya.
Tugas yang seringkali paling sulit bagi analis adalah
menyingkap apakah memang benar atau tidak tujuan tersebut. Kadang
diutarakan secara jelas namun seringkali tidak langsung oleh pembuat
kebijakan. Maka tugas analis adalah untuk menyelidiki dan mendapatkan
persetujuan mengenai tujuan yang sebenarnya.
7
2. Alternatif-alternatif
Alternatif-alternatif adalah pilihan-pilihan atau cara-cara yang tersedia bagi
pembuat kebijakan yang dengannya diharapkan tujuan dapat tercapai.
Alternatif-alternatif bisa berupa kebijakan-kebijakan, strategi-strategi atau
tindakan-tindakan.Alternatif-alternatif tidak harus jelas merupakan
pengganti satu sama lain ataupun mempunyai fungsi yang sama.
Misalnya Pendidikan, Rekreasi, Penjagaan Keamanan oleh Polisi,
Perumahan murah untuk Mereka yang Berpenghasilan rendah, ini semua
secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan dalam berbagai cara
semuanya mungkin harus dipertimbangkan sebagai alternatif-alternatif
kebijakan untuk kenakalan remaja.
3. Dampak-dampak
Perancangan sebuah alternatif sebagai cara menyelesaikan tujuan
mengimplikasikan serangkaian konsekuensi tertentu. Jadi dampak ini
berhubungan dengan alternatif. Beberapa diantaranya bersifat positif dan
berdampak menguntungkan terhadap pencapaian tujuan. Beberapa yang
lain merupakan biaya, atau konsekuensi negatif sehubungan dengan
alternatif tersebut, dan merupakan hal-hal yang ingin dihindari atau
diminimalisir oleh pembuat keputusan.
4. Kriteria
Kriteria adalah suatu aturan atau standar untuk mengurutkan alternatifalternatif
menurut urutan yang paling diinginkan. Kriteria merupakan cara
menghubungkan tujuan-tujuan, alternatif-alternatif dan dampak-dampak.
5. Model
Model tidak lebih dari serangkaian generalisasi atau asumsi tentang
dunia, merupakan gambaran realitas yang disederhanakan yang bisa
digunakan untuk menyelidiki hasil suatu tindakan tanpa benar-benar
bertindak. Jadi, jika serangkaian tindakan dianggap perlu
diimplementasikan, dibutuhkan suatu skema atau proses untuk
menginformasikan kepada kita dampak apakah yang mungkin timbul dan
sampai seberapa jauh tujuan bisa tercapai. Peran ini diisi oleh sebuah
model. Sebuah model mungkin saja berupa bagan struktur organisasi,
8
persamaan matematika, program komputer, diagram, atau mungkin
sekedar sebuah gambaran mental mengenai situasi yang ada di pikiran
pembuat model.
Quade (1988-48), mengemukakan adanya urutan proses analisis sebagai
berikut:
Formulation: clarifying and constraining the problem and determining the
obyectives.
Search: identifying, designing and screening the alternatives
Forecasting: predicting the future environment or operational context
Modeling: building and using models to determine the impact
Evaluating: comparing and ranking the alternatives
Sedangkan Dunn (2000-21) berpendapat bahwa dalam analisis kebijakan
mengandung prosedur-prosedur sebagai berikut:
1. Perumusan masalah, menghasilkan informasi mengenai kondisikondisi
yang menimbulkan masalah kebijakan
2. Peramalan, menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa
mendatang dari penerapan alternatif kebijakan.
3. Rekomendasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau
kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu
pemecahan masalah.
4. Pemantauan, menghasilkan informasi tentang konsekuensi
sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.
5. Evaluasi, yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam
bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atau
kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.
Ditambahkan oleh Dunn bahwa metodologi analisis kebijakan
menyediakan informasi yang berguna untuk menjawab lima macam
pertanyaan: apa hakekat permasalahan? Kebijakan apa yang sedang atau
pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan apa hasilnya? Seberapa
bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah?Alternatif kebijakan
9
apa yang tersedia untuk menjawab masalah,dan hasil apa yang dapat
diharapkan? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut
membuahkan informasi tentang masalah kebijakan, masa depan
kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan.
Dalam bekerja melalui langkah-langkah tersebut analis kebijakan publik
senantiasa membuat sebuah keputusan publik, dimana pertimbanganpertimbangan
rasional, scientifik dan aktual selalu menyertainya. Untuk
keperluan inilah diperlukan alat bantu berupa metodologi Analisis
Kebijakan yang memadai. Metode analisis kebijkan diambil dari dan
memadukan elemen-elemen dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan
seperti politik, ekonomi, sosiologi, psikologi dan filsafat.
Salah satu alat bantu analisis kebijakan publik yang sangat bermanfaat
adalah analisis trade-off dengan pertimbangan bahwa kebijakan publik
terkait dengan kepentingan banyak stakeholders. Dengan trade-off
analysis dapat diperoleh informasi tentang berbagai kepentingan
dimaksud.
Konsepsi Trade-Off Analysis dan Penerapannya
Menurut Crissman et al. (1998), Trade-Off Analysis (TOA) merupakan
proses merancang untuk mengintegrasikan pembuat keputusan kebijakan
publik dan stakeholders lain dengan sekelompok pakar untuk
menyediakan informasi yang bersifat kuantitatif dalam mendukung
pengambilan keputusan.
Pada saat ini banyak peneliti telah mencoba menggunakan Trade-off
analysis sebagai alat untuk pengambilan keputusan yang melibatkan
banyak ragam stakeholders dengan banyak kepentingan dan kegunanaan
(multy use). Yang menarik dalam pengelolaan berbagai kepentingan ini
adalah harus dilakukan secara bijak dan tidak ada yang dimenangkan
atau dikalahkan (win-win solution).
Analisis Trade-off sebagai alat bantu pengambilan keputusan
sangat dirasakan manfaatnya dalam memahami konflik penggunaan
sumberdaya dan keinginan stakeholders dalam pengelolaan sumberdaya
10
tersebut. Stakeholders akan dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi
pengelolaan dan menentukan prioritas dalam pengelolaan.
Penerapan trade-off dapat dilakukan pada berbagai bidang kajian,
baik dalam bidang pertanian, perikanan dan kelautan, farmasi kedokteran,
telekomunikasi, transportrasi, pertambangan dan energi, kehutanan,
pariwisata, dan lain-lain. Sehingga ketika analis kebijakan publik
diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang menyangkut
banyak stakeholders maka penggunaan trade-off akan sangat membantu.
Analisis trade-off telah digunakan oleh Brown et al., (2001) pada
Participatory Zone Decision Making di Caribbean. Yeo dan Ang (2001)
mencoba melakukan trade-off antara strategi bisnis dan lingkungan
dengan menggunakan The Analytical Hierarchy Process (AHP). Brown et
al. (2001) melakukan trade-off berbagai kepentingan pada pengembangan
Bucoo Reef Marine Park (BRMP) dengan konversi terhadap data skala
rasio. Penelitian baru-baru ini di Equador dan Peru dengan focus kajian
pada trade-off antara peningkatan produksi dengan degradasi lahan
seperti erosi, bahkan banyak bermunculan institusi atau pusat kajian yang
mengembangkan Trade-off Analysis (TOA) seperti Montana State
University, The International Potato Center, USAID, dll.
Dalam pelaksanaan analisis trade-off akan diawali dengan dengan
analisis stakeholders. Analisis stakeholders yang diusulkan oleh Brown et
al. (2001) adalah sistem pengumpulan informasi dari individu atau
sekelompok orang yang berpengaruh di dalam memutuskan,
mengkelompokkan informasi dan menilai kemungkinan konflik yang terjadi
antara kelompok-kelompok berkepentingan dengan areal dimana akan
dilakukan trade-off. Sedangkan metode pemilihan alternatif digunakan
metode Multikriteria, yakni : suatu set alternatif pilihan yang didasarkan
pada suatu kriteria penilaian.
Analisis Multikriteria mulai diperkenalkan sejak tahun 1970-an oleh
Benjamin Franklin seorang negarawan Amerika Serikat (Jones et al.,
2000). Teknik penilaian temuan Franklin ini adalah teknik penelitian
11
terhadap Pilihan yang bersifat Ganda dan biasanya saling bertentangan
(Azar, 2000). Analisis multikriteria ini pernah digunakan dengan
pendekatan bendera (Flag Approach) untuk mengukur keberlanjutan
penggunaan lahan pertanian di Lesvos, Greece (Hermanides dan
Nijkkamp, 1997). Hal yang sama juga digunakan untuk memilih skenario
alternatif pengembangan Buccoo Reef Marine Park menggunakan
pendekatan Regim (Rezim Approach), (Brown et al., 2001).
Tujuan penggunaan pendekatan metode Rezim untuk menilai
secara rasional dalam memilih Pilihan berganda yang unik dimana bersifat
tidak nyata dan tidak dapat dibandingkan (Hinloopen et al., 1982). Metode
Regim adalah salah satu metode penilaian multikriteria yang didasari oleh
dua masukan data, yakni : (1) matriks dampak, dan (2) kumpulan bobot
yang menyertai efek-efek dari nilainya. Matriks dampak mewakili nilai-nilai
indikator yang diperkirakan untuk masing-masing skenario. Hasil dari
penelitian kebijakan dengan metode Rezim ini adalah peringkat skenario,
sehingga dapat memilih skenario mana yang paling diinginkan. Sebagai
tahap akhir akan dilakukan penilaian secara menyeluruh terhadap
skenario-skenario yang ada. Kinerja dari berbagai skenario
diperbandingkan, kemudian mengkomunikasikannya dengan para
pengambil keputusan.
Tahapan Analisis Trade-Off
Untuk mendapatkan gambaran riil tentang analisis trade-off akan
diberikan contoh analisis kebijakan pemanfaatan suatu kawasan. Dalam
rangka memperolah alternatif kebijakan dalam pengelolaan suatu
kawasan konservasi, digunakan trade-off analysis melalui tahapan analisis
stakeholders, dan tahap analisis multi kriteria.
Analisis Stakeholders :
Brown et al. (2001), Analisis Stakeholders adalah sistem
pengumpulan informasi dari individu atau sekelompok orang yang
berpengaruh di dalam memutuskan, mengelompokkan informasi dan
12
menilai kemungkinan konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok
berkepentingan dengan areal dimana akan dilakukan trade-off.
Untuk melakukan analisis stakeholders participatory diperlukan
beberapa tahapan, yaitu :
1) Identifikasi Stakeholders :
Untuk mengidentifikasi stakeholders digunakan metoda Continuum
dari mulai dari tingkat mikro ke tingkat makro, diperoleh
pengengelompokan stakeholders sebagai :
a. Tingkat Internasional, adalah masyarakat internasional yang
diwakili oleh NGO yang mewakili jaringan internasional yakni: WWF,
The Natural Conservation, Conservation International, The Turtle
Foundation.
b. Tingkat Nasional, terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: Pemerintah,
LSM dan Pakar. Stakeholdres yang berasal dari Pemerintah,
misalnya para pimpinan instansi pemerintah; stakeholders dari LSM
misalnya Kehati, WWF; dan stakeholders yang berasal dari pakar
misalnya para dosen dan peneliti.
c. Tingkat Regional, terbagi ke dalam 2 kelompok, yakni : Pemerintah
dan Swasta. Stakeholders yang berasal dari Pemerintah, misalnya
para pempinan instansi pemerintah. Stakeholders yang berasal dari
swasta misalnya para pengelola hotel dan biro perjalanan.
d. Tingkat Lokal, terbagi ke dalam 3 kelompok, yakni : Pemerintah,
Swasta, LSM dan Masyarakat.
2) Menentukan Kategori Stakeholders Dalam Kelompok Prioritas
Pengelompokan stakeholders tergantung pada tingkat kepentingan
dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan, yakni :
primary stakeholders, secondary stakeholders, dan external stakeholders
(Gambar 2).
a. Primary stakeholders, dimana tingkat kepentingan tinggi dengan
pengaruh yang rendah dalam proses (penentuan kebijakan),
misalnya: (1) operator perjalanan wisata bahari; (2) masyarakat lokal;
13
(3) wisatawan lokal; (4) wisatawan asing; (5) kelompok
nelayan/petani pembudidaya laut.
b. Secondary stakeholders, dimana tingkat kepentingan dan pengaruh
dalam proses (penentuan kebijakan) dengan proporsi sama,
misalnya: instansi pemerintah dan para pengusaha/pengelola yang
terkait dengan kegiatan di dalam perencanaan wilayah konservasi;
dan kegiatan pariwisata bahari.
c. External stakeholders, dimana tingkat kepentingan rendah dengan
pengaruh yang tinggi dalam proses (penentuan kebijakan), misalnya
para pimpinan instansi pemerintah, dan para pengusaha besar.
Gambar 2. Tingkat Kepentingan dan Pengaruh pada Berbagai
Kelompok Stakeholders yang berbeda.
3) Mekanisme participatif dari beberapa kelompok stakeholders
Dalam proses participatory diperlukan beberapa mekanisme
berbeda beda terhadap beberapa kelompok stakeholders, seperti :
1. Konsultatif/wawancara secara individu terhadap pengambil keputusan
mengenai pengelolaan kawasan (secondary stakeholders) yaitu : para
pimpinan instansi pemerintah yang terkait, para pengusaha, pimpinan
organisasi kemasyarakatan (LSM) yang terkait, baik pada nasional
maupun regional;
Tingkat
Kepentingan
Primary Stakeholders
Secondary Stakeholders
External Stakeholders
Pengaruh
14
2. Participatory terhadap stakeholders yang berada di dalam kawasan
dan stakeholders yang dipengaruhi oleh pengelolaan kawasan pada
tingkat lokal;
3. Pengisian kuesioner terhadap kelompok pakar dan ilmuwan, baik para
pakar dari masyarakat, perguruan tinggi, LSM maupun pemerintah.
Analisis Multikriteria
Analisis multikriteria akan menyediakan kerangka analisis yang
mengkaitkan antara isu permasalahan dan tujuan pengelolaan di masa
datang, dan dalam kajian ini akan menggunakan pendekatan rezim
(regim approach). Dalam pendekatan rezim ke tiga kriteria yakni :
ekonomi, sosial, dan ekologi masih dikelompokkan lagi menurut sub
kriteria (Tabel 1).
Tahapan yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis
multikriteria adalah sebagai berikut :
1) Menentukan Skenario Pengelolaan
Berbagai skenario pengelolaan dapat dihasilkan dari tahap
perencanaan konservasi kawasan (eco-region). Skenario pengelolaan
yang dibuat (dihasilkan) haruslah mampu menjelaskan dampak ekonomi,
sosial budaya, dan ekologi bila suatu kebijakan pengelolaan tersebut
diambil.
Mengacu pada Brown et al. (2001), yang melakukan/menentukan
skenario ke depan bagi pengembangan pariwisata (tourism development)
dan pengelolaan lingkungan (environmental management) untuk Buccoo
Reef Marine Park. Ada 4 (empat) skenario (A, B, C dan D) yang dibuat
dengan 3 kriteria meliputi ekonomi, sosial, dan ekologi yang masingmasing
memiliki beberapa sub kriteria (Tabel 1).
Tabel 1. Penentuan Skenario ke Depan bagi Pengembangan Pariwisata
dan Pengelolaan Lingkungan untuk Buccoo Reef Marine Park
(Brown et al., 2001).
Kriteria Sub Kriteria Satuan Skenario
A B C D
1. Ekonomi 1. Pendapatan Ekonomi
untuk Tobago (Buccoo
US $ m X1A
X1B X1C X1D
15
Reef Marine Park).
2. Kunjungan Turis di
Buccoo Reef Mar. Park
US $ m X2A X2B X2C X2D
Rata-rata Score
2. Sosial 3. Pekerja Lokal S Jobs X3A X3B X3C X3D
4. Manfaat Sektor Informal Score X4A X4B X4C X4D
5. Akses Lokal Score X5A X5B X5C X5D
Rata-rata Score
3. Ekologi 6. Kualitas Air (Kandungan
Nitrogen).
mg N/l X6A X6B X6C X6D
7. Kesehatan Padang Lamun Score X7A X7B X7C X7D
8. Kelangsungan Hidup
Terumbu Karang.
Score X8A X8B X8C X8D
9. Kesehatan Mangrove Score X9A X9B X9C X9D
Rata-rata Score
Rata-rata Score Keseluruhan
Keterangan :
Skenario A = Pengembangan pariwisata (misal, kunjungan turis) terbatas (kondisi
seperti sekarang) tanpa ada pengelolaan atau treatment lingkungan
Skenario B = Pengembangan pariwisata terbatas (misal, kunjungan turis) terbatas
(kondisi seperti sekarang) dengan pengelolaan atau
treatment lingkungan.
Skenario C = Kunjungan turis mengalami ekspansi (misal 2 kali lipat) tanpa ada
pengelolaan atau treatment lingkungan.
Skenario D = Kunjungan turis mengalami ekspansi (misal 2 kali lipat) dengan
Pengelolaan atau treatment lingkungan.
2) Penentuan Kriteria dan Penilaian Dampak
Dalam penentuan kriteria dan pendugaan dampak digunakan 3
kriteria yaitu: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun demikian, ke tiga
kriteria tersebut perlu didiskusikan dengan para pakar, pejabat atau
stakeholders yang terkait agar nantinya memudahkan dalam
pengumpulan data.
Penilaian dampak dapat diperoleh dari hasil diskusi dengan para
pakar dan stakeholders yang berpengaruh dan memiliki kepentingan
dalam pengambilan keputusan dengan analisis stakeholders maupun dari
data sekunder. Analisis stakeholders adalah sistem pengumpulan data
dengan berbagai cara dengan melibatkan stakeholders dalam diskusi agar
mereka mengungkapkan pilihannya baik melalui rapat terbuka, diskusi
atau kuesioner dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan
partisipasi.
16
Data yang telah terkumpul dari hasil analisis stakeholders menjadi
bahan analisis multikriteria. Metode Rezim yang akan digunakan pada
analisis multikriteria memerlukan dua masukan data yaitu (1) matriks
dampak; dan (2) kumpulan bobot yang menyertai efek-efek dari nilainya.
Matriks dampak mewakili nilai indikator dari kriteria yang diperkirakan
untuk masing-masing skenario. Indikator yang akan dinilai dapat diambil
dari berbagai sumber yaitu pendapat pakar dan pengambil keputusan dan
masyarakat diperoleh dari hasil analisis stakeholders.
Selanjutnya akan dilakukan penyusunan peringkat pilihan dengan
pembobotan dampak. Peringkat bobot dari pilihan pengembangan akan
dibandingkan dengan peringkat yang tidak berbobot sebagai masukan
pengambilan keputusan.
3) Penentuan Skor
Sebelum penentuan skala (scalling), terlebih dahulu memilah-milah
apakah kriteria merupakan suatu pengambangan yang bermanfaat (a
benefit) atau suatu kehilangan (a cost). Dari suatu ukuran kriteria akan
memberikan makna yang berbeda. Misalkan kriteria aksesibilitas (local
access), bagi kelompok stakeholders semakin tinggi masyarakat lokal
mengakses sumberdaya alam, maka akan semakin menimbulkan
kerusakan (cost). Sebaliknya, semakin tinggi masyarakat lokal mengakses
sumberdaya alam bagi pengambil keputusan, semakin tinggi manfaat
(benefit) yang dapat diperoleh masyarakat.
Setiap kriteria (ekonomi, sosial, ekologi) memiliki nilai skor terendah
0, dan tertinggi 100. Bila kriteria yang paling sedikit yang menyukai dinilai
0, sebaliknya yang paling banyak menyukai dinilai 100. Berbeda halnya
bila peneliti harus menghadapi kriteria “benefit” atau kriteria “cost”, maka
digunakan rumus berikut :
Untuk criteria benefit, maka : 100
max min
min
x
X X
X X
Xs _
_
_
__
_
-
= -
17
Untuk criteria cost, maka : 100
max min
max
x
X X
X X
Xs _
_
_
__
_
-
= -
dimana:
Xs = nilai skor
X = nilai yang akan ditransformasi ke dalam skor
Xmax = nilai maksimum
Xmin = nilai minimum
Selanjutnya untuk mengisi kolom dampak pada skenario, nilainya
harus diubah dalam bentuk skor (score). Kemudian dilakukan
penjumlahan sehingga setiap skenario memiliki skor masing-masing.
4) Melibatkan Pilihan Stakeholder Dalam Penyusunan Peringkat dari
Skenario Kebijakan.
Jika pilihan dari kelompok stakeholders berbeda-beda dalam
identifikasi dan analisis, maka akan menghasilkan prioritas yang akan
mengubah posisi ranking dari skenario sebelumnya. Pilihan stakeholders
dari management priority yang berbeda dapat dilakukan dengan berbagai
cara. Informasi yang dikumpulkan dapat berbentuk data yang berbeda
seperti : data nominal, ordinal, interval atau ratio akan diubah menjadi
ranking dari masing-masing skenario.
5) Mengidentifikasi Bobot Peringkat Skenario
Dalam pembobotan peringkat skenario terdapat dua tahapan, yaitu:
pembobotan kriteria dan pembobotan sub kriteria. Bobot dari kriteria
menunjukkan prioritas pengelolaan, sedangkan bobot dari sub kriteria
menunjukkan tingkat kepentingan dari sub kriteria dalam kelompok
kriteria.
Dengan mengalikan ranking management priority dengan skor yang
ada pada masing-masing kriteria, bila dijumlahkan akan menghasilkan
bobot dari skenario. Hasil dari evaluasi kebijakan dengan metode rezim ini
adalah peringkat skenario, sehingga dapat dipilih skenario mana yang
paling diinginkan.
6) Penilaian Terhadap Skenario-skenario
18
Sebagai tahap akhir akan dilakukan penilaian secara menyeluruh
terhadap skenario-skenario yang ada. Kinerja dari berbagai skenario
diperbandingkan, kemudian mengkomunikasikannya dengan para
pengambil keputusan.
Penutup
Analisis kebijakan publik dengan menggunakan alat trade-off
analysis dalam mengkaji isu kebijakan publik akan didapatkan suatu
bentuk kebijakan yang aktual, populis dan scientifik. Inilah yang
diharapkan dari suatu bentuk rekomendasi kebijakan kepada penentu
kebijakan.
Di bidang pengelolaan suatu kawasan ataupun pengelolaan
sumberdaya alam, analisis kebijakan melalui trade-off yang berbasis
stakeholders diharapkan dapat mencapai pengelolaan sumberdaya yang
berkelanjutan, karena analisis ini didasarkan atas kajian aspek ekonomi,
ekologi dan sosial serta dalam pengumpulan informasi/data dilakukan
sesuai dengan keinginan dan pandangan para pengguna (stakeholders)
yang secara langsung berhubungan dengan penggunaan sumberdaya di
wilayah yang akan dilakukan pemanfaatan.
Penerapan analisis trade-off kiranya perlu dilakukan dan
dikembangkan pada bidang lain terutama di wilayah yang potensial terjadi
konflik pemanfaatan sumberdaya yang bersifat open access (terbuka
untuk publik), sehingga nantinya dapat diketemukan model-model baru
dalam analisis pengambilan keputusan dalam pemanfaatan dan
pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2001. Trade-Off Analysis. Department of Agricultural
Economics and Econoics Montana State University. Laboratory
of Soil Science and Geology Wageningen University. International
Potato Center. International Potato Center and International
Fertilizer Development Center. (Di download dari Internet).
19
Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh. 2002. Kebijakan Publik Konsep
dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Brown, K.; Tompkins, E. and Adger, W.N. 2001. Trade-Off Analysis for
Participatory Coastal Zone Decision Making. ODG DEA.
Csserge. UEA Norwich. (di download dari Internet).
Crissman, C. C. J. M. Antle, and S. M. Capalbo. 1998. Economic,
Environmental, and Health Trade-offs in Agriculture: Pesticides
and the Sustainability of Andean Potato Production. Boston :
Kluwer Academic Publishers.
Dunn, William, N. 1991. Public Policy Analysis. New Jersey: Prentice
Hall Inc, Englewood.
E.S. Quade. 1984. Analysis for Public Decisions, New York: Elsevier
Science Publishing Co.,
Hermanides and P. Nijkkamp., 1997. Multicriteria Evaluation of
Sustainable Agricultural Land Use. A Case Study of Lesvos.
Research Memorandum 1997-5. Amsterdam: Vrije Universiteit.
Hinloopen, E., P. Nijkkamp, and P Rietveld. 1982. Qualitative Discrete
Multiple Criteria. Choice Models in Regional Planning,
Research Memorandum 1982-23. Amsterdam: Vrije Universiteit.
Weimer, David L. & Vining, Aidan R. 1998. Policy Analysis, Concept,
and Practice. New Jersey: Practice Hall, Upper Saddle River.
Yeo, S.H. and Ang, W.M., 2001. Trade- Off Analysis Between Business
and Environmental Strategies. International Journal
Environmental Technology and management Vol. I No. ½. (di
download dari Internet).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar